Home Opini Ujian “Amburadul” Nasional

Ujian “Amburadul” Nasional

Rencana Mendiknas untuk mengurangi kecurangan saat UN, dengan membuat 20 soal yang berbeda. Rencana baru tersebut tampaknya membawakan hasil, yaitu pendistribusibusian soal yang kalang-kabut dan berdampak pada diundurnya UN tahun ini di beberapa provinsi.

Pengunduran jadwal ini terjadi di 11 provinsi, yakni di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Dikarenakan salah satu perusahaan percetakan dari enam perusahaan yang memenangkan tender soal UN, mengalami keterlambatan dalam pengiriman soal UN ke daerah-daerah. Ialah PT. GHALIA INDONESIA, pihaknya mengaku bahwa pembuatan soal sudah selesai jauh-jauh hari, namun yang membuat terlambat adalah pada saat pengepakan soal-soal.

Seperti yang diberitakan KOMPAS beberapa hari lalu, kejadian ini ditanggapi beragam oleh peserta ujian, ada yang menjadikan kejadian ini sebagai berkah, dan ada juga yang kecewa. Para siswa yang kecewa, mereka merasa telah mempersiapkan ini jauh-jauh hari, malah diundur begitu saja. Siswa yang menganggap kejadian ini sebagai berkah, beranggapan bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk belajar lagi dan mengisi waktu mereka untuk mengambil kursus agar lebih siap menghadapi ujian.

Kejadian ini tidak hanya membuat para siswa kecewa, namun juga para guru. Mereka khawatir kejadian ini akan mempengaruhi mental murid-murid mereka. Bagaikan pasangan calon suami-istri yang sudah mempersiapkan pernikahan berbulan-bulan lamanya, lalu dibatalkan begitu saja gara-gara sesuatu yang sepele, mungkin analogi sederhananya seperti itu.

Ujian Nasional yang harusnya dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia, kini hanya terlaksana di Indonesia bagian barat dan timur. Jika kenyataannya seperti ini, seharusnya istilah ujian nasional diubah menjadi ujian regional. Bagaimana, setuju ?

Ujian susulan ini juga rawan berpotensi kecurangan, karena soal ujian sama dengan soal yang dikerjakan sebelumnya. Bisa saja terjadi kasus seperti soal dibocorkan, dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, atau malah yang parah diperjual-belikan. Ini menimbulkan prasangka dari berbagai pihak, juga kecemburuan bagi para siswa yang mengerjakan ujian terlebih dahulu.

Untuk menanggulangi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, Mendiknas dirasa perlu membuat naskah soal baru agar berbeda dengan soal sebelumnya, sebagai pertimbangan stabilitas publik. Selain itu, pemerintah harus mengonsep matang-matang sistem yang mereka buat, agar tak ada lagi kejadian di tahun depn yang serupa.

Nah akhirnya, jika persiapan Ujian nasional setiap tahunnya tidak semakin baik dan akibat dari Ujian nasional malah menjadi momok menakutkan bagi pelajar. Ada baiknya kita menimbang pendapat dari ibu Badariyah Fayumi. “UN membuat semua pihak tertekan. Apalagi, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda sehingga akan sulit mengukur kemampuan anak dari UN semata. "UN merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan negara.”

M. Ridwan Zain